Analisa Perkembangan Masyarakat, terkhusus Kehidupan Beragama dan Integrasinya
Berikut adalah tugas terakhir dari mata kuliah Softskill Ilmu Sosial Dasar, fokus pembahasan pada negara :
- Myanmar
- Filipina
- Cina
- Brunei Darussalam
MYANMAR
Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut "Burma" di dunia Barat) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.
Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan
junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak
kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran.
Pada pemilu tahun 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi
memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim
militer yang berkuasa. Perubahan nama dari "Birma" menjadi "Myanmar"
dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989.
Junta militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar agar etnis non-Birma
merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini
tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Beberapa negara
Eropa seperti Inggris dan Irlandia tidak mengakui legitimasi kekuasaan
junta militer dan tetap menggunakan "Burma" untuk merujuk kepada negara
tersebut. Namun, PBB mengakui hak suatu negara untuk menentukan nama
negaranya dan mengakui pengunaan nama Myanmar, begitu pula dengan
Perancis dan Jerman. Pemerintah junta juga memindahkan ibu kota dari
Yangon ke Naypyidaw.
Penduduk
Agama dan kepercayaan
Burma
(juga dikenal sebagai Myanmar) adalah dominan dari tradisi Theravada,
dipraktikkan oleh 89% dari populasi negara ini adalah negara Buddhis
yang paling religius dalam hal proporsi biarawan dalam populasi dan
proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk agama. Penganut yang paling
mungkin ditemukan di antara etnis Bamar dominan (atau Burma), Shan,
Rakhine (Arakan), Senin, Karen, dan Cina yang terintegrasi dengan baik
ke masyarakat Burma. Para bhikkhu, yang dikenal sebagai Sangha, adalah
anggota dihormati dari masyarakat Burma. Di antara banyak kelompok etnis
di Myanmar, termasuk Bamar dan Shan, Theravada Buddhisme dipraktikkan
dalam hubungannya dengan ibadah nat, yang melibatkan placation roh yang
dapat bersyafaat dalam urusan duniawi. Berkenaan dengan "keselamatan"
dalam arti Buddha, ada tiga jalur utama di Burma Buddhisme: jasa
pembuatan, vipassana (wawasan meditasi), dan jalan weizza (bentuk
esoterik agama Buddha yang melibatkan okultisme).
Sistem Hukum dan Peradilan
Sistem
hukum Burma terutama menggunakan hukum umum dan hukum tradisional.pada
1885 Inggris menyatakan Burma sebagai koloni mereka dan melaksanakan hak
hukum umum. Mulai saat ini, negara kita sedang berolahraga sebagai
hukum undang-undang. Juga Myanmar, tradisi mereka dipraktikkan sebagai
Hukum Myanmar Tradisional. Kemudian dua jenis praktik hukum sebagai
hukum positif dengan menulis, revisi, menyelesaikan dan berkembang pada
saat ini. Selain itu, pemerintah SPDC membuat UU banyak dan hukum bahwa
mereka bertujuan untuk membatasi orang. Setelah itu, pemerintah SPDC
mengatakan "Myanmar adalah Bangsa kedaulatan independen dan kekuasaan
Kedaulatan Uni berasal dari warga negara dan menegakkan di seluruh
negeri" tetapi mereka mengendalikan kekuasaan dan membatasi
citizens.Generally, sistem hukum harus memisahkan, periksa dan
menyeimbangkan tiga jenis kekuasaan seperti legislatif, kekuasaan
eksekutif, dan yudikatif. Pada bagian Konstitusi 2008 Birma 11 (a), tiga
cabang kekuasaan kedaulatan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan yudikatif terpisah, sejauh mungkin, dan
melakukan kontrol timbal balik, memeriksa dan menyeimbangkan.
Di Burma, pengadilan dibentuk seperti mahkamah agung Perhimpunan
bahwa U TunTunOo adalah keadilan kepala Union, pengadilan Tinggi Daerah,
pengadilan Tinggi Negara (memiliki keadilan petugas adalah dua sampai
enam orang) Pengadilan Diri - Divisi Diperintah, Pengadilan Zona Diri
Administered, Pengadilan Distrik, Township Pengadilan dan lainnya
dibentuk oleh hukum, Majelis Pengadilan Militer dan Konstitusi
Perhimpunan (U TheinSoe adalah ketua pengadilan itu) Pada tahun 2008
bagian konstitusi (19) ( a), (b) dan (c), "untuk menegakkan keadilan
secara independen menurut hukum, untuk menegakkan keadilan di pengadilan
terbuka kecuali dinyatakan dilarang oleh hukum dan untuk menjamin dalam
semua kasus hak pembelaan dan hak-hak banding menurut hukum.
Sistem ekomoni Negara Myanmar
Ekonomi
Burma berasaskan pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem
barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola
perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap
oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap control harga
resmi sejak tahun 1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah
membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh
perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan
pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan
dalam perdagangan dengan Cina telah mengubah Burma kurang berkembang
menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan
narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang
menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk
menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor
manufaktur, dan ketergantungan pada impor Myanmar, negara bersumber
harga tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekomoni
yang tidak efisien, dan kemiskinan rural. Junta (aktivis Myanmar)
mengambil langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi
setelah berdekadedekade mengalami kegagalan di bawah “Burmese Way to
Socialism,” tetapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan
liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun
fiskal, Akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk
inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat
Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian besar bantuan
pembangunan tertahan setelah Junta mulai menekan pergerakan demokrasi di
1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legilatif tahun 1990. Sebagai
respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap Aung San Suu
Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar
termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberpelayanan
financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat
arus nilai tukar asing. Sector yang paling produktif hanya di industri
ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan dan kayu mentahArea
lain, seperti pabrik dan lain-lain.
Bahasa
Bahasa
yang digunakan oleh penduduk Myanmar adalah Birma, Penduduk Myanmar
berasal dari multietnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa
daerahnya. Namun yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa
Myanmar. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha yang
taat. Selain itu juga masih memegang teguh adat dan tradisi.
Pendidikan
Sistem
pendidikan Burma dioperasikan oleh instansi pemerintah, Departemen
Pendidikan. Universitas dan lembaga profesional dari Burma atas dan
Birma lebih rendah dijalankan oleh dua entitas yang terpisah, Departemen
Pendidikan Tinggi Burma dan Departemen Pendidikan Tinggi Burma Bawah.
Markas yang berbasis di Yangon dan Mandalay masing-masing. Sistem
pendidikan didasarkan pada sistem Britania Raya, karena hampir satu abad
kehadiran Inggris dan Kristen di Burma. Hampir semua sekolah yang
dioperasikan pemerintah, tetapi telah terjadi peningkatan baru-baru
didanai swasta sekolah bahasa Inggris. Sekolah adalah wajib sampai akhir
sekolah dasar, mungkin sekitar 9 tahun, sedangkan usia wajib belajar
adalah 15 atau 16 di tingkat internasional.di Myanmar juga terdapat 101
universitas,12 institut, perguruan tinggi sederajat,dan 24 perguruan
tinggi negri dan 146 institut pendidikan tinggi.
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar
Analisis
Pendapat saya tentang integrasi masyarakat dan agama negara Myanmar, disatukan di bawah pemerintahan Republik militer yang bernafaskan tradisi Theravada selaku mayoritas yg dianut oleh masyarakat. Kemudian, sistem hukum-peradilan, sistem ekonomi, bahasa, pendidikan, mengikuti melingkupi kehidupan masyarakat Myanmar pada umumnya. Karena sistem pemerintahan yang dianut adalah Republik militer, serangkaian konflik dalam negeri sering terjadi walaupun identik pemerintahan militer menggunakan cara kekerasan untuk meredam masalah.
FILIPINA
Filipina atau Republik Filipina (Republika ng Pilipinas) adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia, dan Malaysia.
Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Lingkar
Pasifik Barat, negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun,
warga kepulauan Filipina yang bahagia, dan pekerja keras ini telah
mengembangkan sistem cocok tanam Padi yang sangat maju, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya.
Filipina adalah negara paling maju di Benua Asia
setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di
belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah,
penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan
pengaruh-pengaruh neo-kolonial. Meskipun begitu, saat ini Filipina
mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan
dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri, dan
sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Filipina seringkali
dianggap sebagai satu-satunya negara di Benua Asia di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat.
Masalah-masalah besar negara ini termasuk gerakan separatis Bangsamoro di sebelah selatan Filipina yaitu di region Mindanao, pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru (New People's Army) yang beraliran komunis
di wilayah-wilayah pedesaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering
tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan
lingkungan seperti penebangan hutan, dan polusi laut. Filipina juga
mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat
kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan, dan tingkat kelahiran
yang tinggi.
Politik dan hubungan luar negeri
Pemerintah Filipina mengikuti Pemerintah Amerika Serikat. Dia ditata sebagai sebuah republik, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggiangkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih, dan mengepalai kabinet. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar: Kongres terdiri dari Senat, dan Dewan Perwakilan;
anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat
selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak
lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang
yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya, dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden.
Filipina merupakan anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24 Oktober 1945. Filipina juga merupakan negara pendiri ASEAN, dan merupakan pemain aktif dalam APEC, Uni Latin, dan anggota dari Grup 24. Filipina juga merupakan sekutu Amerika Serikat, tetapi juga merupakan anggota dari Gerakan Non-Blok.
Filipina bersengketa dengan Republik Tiongkok (Taiwan), Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia atas minyak, dan gas alam di Kepulauan Spratly, dan Scarborough Shoa, dan dengan Malaysia atas Sabah. Sultan Sulu yang menerima Sabah sebagai hadiah pada 1703 setelah menolong Sultan Brunei
mengalahkan pemberontak, telah memberikan Pemerintah Filipina kuasa
untuk mengklaim wilayahnya yang hilang. Sampai saat ini, keluarga Sultan Sulu masih menerima pembayaran "sewa" untuk Sabah dari Pemerintah Malaysia.
Demografi
Filipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 86,241,697 jiwa pada 2005. Sekitar dua per tiga penduduk tinggal di Pulau Luzon, dan Manila,
ibu kotanya, berada di urutan ke-11 dalam jumlah penduduk area
metropolitan. Orang-orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang
berasal dari orang aborigin Taiwan, dan bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol/Amerika.
Orang Filipina terbagi dalam 12 kelompok etnolingustik dengan yang
terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina
ialah suku Aeta namun sudah terpinggir, dan populasinya tinggal 30 ribu jiwa.
Tiga kelompok minoritas terbesar asing adalah orang Tionghoa, Amerika, dan Asia Selatan. Sisanya adalah orang-orang Eropa, Arab, Indonesia, Korea, dan Jepang. Orang-orang Mestizo adalah minoritas sebesar 1-2% yang berpengaruh. Dalam penelitian dari Universitas Stanford, ditemukan bahwa 3,6% populasi memiliki turunan dari bangsa Eropa.
95,9% penduduk Filipina bisa membaca, salah satu yang tertinggi di Asia, dan setara untuk pria maupun wanita.
Angka harapan hidup penduduknya adalah 69,29 tahun; 72,28 untuk wanita,
dan 66,44 untuk pria. Pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,1%,
dan sekarang Filipina sedang mengalami masalah kepadatan penduduk karena
angka kelahirannya tinggi.
Filipina mempunyai kira-kira 92,2 juta penduduk menurut perkiraan sensus 2009.
Agama
Penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik 80%, dilanjutkan dengan Protestan 1.8%, hal ini karena Filipina dijajah Amerika Serikat, dilanjutkan dengan Islam 11% yang mayoritas berada di Pulau Mindanao, lalu Buddha 2.5% yang merupakan penduduk pendatang dari Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Singapura, Jepang, India, dan Vietnam. Sebanyak 0.4% menyatakan dirinya Atheis,[butuh rujukan], dan 2.1% beragama lain.
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
Analisis
Pendapat saya tentang integrasi masyarakat dan agama negara Filipina, disatukan di bawah pemerintahan Republik khas pemerintah negara Amerika Serikat yang bernafaskan ajaran agama Katolik karena dipeluk oleh mayoritas masyarakatnya. Karena sistem pemerintahan yang dianut adalah Republik, sayangnya menjadi penyebab terjadinya disintegrasi sosial di tengah masyarakat.
BRUNEI DARUSSALAM
Brunei Darussalam atau Brunei, nama resmi: Negara Brunei Darussalam, (bahasa Melayu: Negara Brunei Darussalam, Jawi: نڬارا بروني دارالسلام), adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km² yang menempati pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak.
Saat ini, Brunei Darussalam memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
Politik
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut
dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan
dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.
Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000,
Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan
lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain
menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei
menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.
Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha
yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih
kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga.
Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.
Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRT dan Republik Tiongkok. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman,
telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau
ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.
Ekonomi
Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB.
Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan
daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras
dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa
keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan
mempengaruhi perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000. Rancangan-rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan keterampilan tenaga buruh, pengurangan pengangguran, pengukuhan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum, peluasan lagi asas ekonominya. Sistem Penerbangan Brunei Diraja,
sistem penerbangan negara, sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai
pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia/Selandia Baru.
Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama.
Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.
Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei
mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya
peningkatan di bidang perdagangan dan Industri.
Demografi
Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 95% fasih dengan Bahasa Inggris, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia.
Islam ialah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong Hoa), agama Kristen, serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang teramat kecil).
Budaya
Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia.
Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan, dengan orang luar dan
non-Muslim dibolehkan membawa 12 bir dan dua botol miras setiap kali
mereka masuk negara ini. Setelah pemberlakuan larangan pada awal
1990-an, semua pub dan klub malam dipaksa tutup. Mufti Brunei juga
menfatwakan pengharaman rokok pada tahun 2011. Harga rokok dijadikan
mahal supaya penduduk dapat mengurangi konsumsi rokok.
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam
Analisis
Pendapat
saya tentang integrasi masyarakat dan agama negara Brunei Darussalam, disatukan
di bawah pemerintahan monarki absolut Islami di bawah pimpinan seorang Sultan. Negara kecil secara de facto, namun memiliki potensi kekayaan yang tak terduga bisa jadi dikarenakan kuatnya pemerintah mengikuti hukum-hukum Islam. Efeknya, berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat.
REPUBPLIK RAKYAT TIONGKOK/CINA
Republik Rakyat Tiongkok (Hanzi Sederhana: 中华人民共和国; Hanzi Tradisional: 中華人民共和國; Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, disingkat RRT atau Tiongkok; literal: Republik Rakyat Tionghoa) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribukota di Beijing. Juga diterjemahkan sebagai Republik Rakyat Cina/RRC sejak 28 Juni 1967 hingga 14 Maret 2014 Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya ke-4 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan
sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi
ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik
pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi
pemerintahan satu partai.
Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,363 miliar jiwa (perkiraan 2014), yang mayoritas merupakan bangsa Tionghoa. Untuk menekan jumlah penduduk, pemerintah giat menggalakkan kebijakan satu anak. Tiongkok Daratan
merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah
pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau, sementara nama Republik Tiongkok
mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak
tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok. Saat ini
Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan, dan beribukota di
Taipei, oleh karena itu lazim disebut Tionghoa Taipei, terutama dalam even-even olahraga. RRT mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok
(yang umum dikenal dengan Taiwan) namun tidak memerintahnya, sedangkan
Republik Tiongkok mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan
yang saat ini dikuasai RRT. Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia
selama lebih dari dua ribu tahun, beserta dengan beberapa masa kejayaan
dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi
tahun 1978, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat
di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia
berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia, dengan belanja militer terbesar kedua dunia. RRT menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi superpower yang potensial menurut beberapa pengamat.
Politik
Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis
karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu.
Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik
kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada
definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang
diamalkan negara ini, karena strukturnya
tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena
sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para
kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat
dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis
oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang.
Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis
Tiongkok.
Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis.[butuh rujukan] Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis.
Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem
ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini,
pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok
(PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres.
Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum
yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan,
partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan
jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis
untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada
masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan
memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani
para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara
lebih adil.
Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT
secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang
dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989.
Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah
sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan
pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi,
dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan
balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap
PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama
semakin kerap dan dibiarkan.
Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada
pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara
sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang
membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik.
Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan
mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa
pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya
sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan
dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang
dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok
yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan
dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak
memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi
badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun
terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan
Demografi
Secara resmi RRT memandang dirinya sendiri sebagai satu bangsa (Tionghoa) yang multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93% populasi; bagaimanapun merupakan mayoritas dalam hanya hampir setengah daerah Tiongkok. Penduduk bangsa Han sendiri heterogen, dan bisa dianggap sebagai kumpulan pelbagai etnik yang mengamalkan budaya dan bercakap bahasa yang sama. Kebanyakan suku Han bertutur macam-macam bahasa vernakular Tionghoa, yang bisa dilihat sebagai 1 bahasa atau keluarga bahasa. Subdivisi terbesar bahasa Tionghoa yang diucapkan ialah bahasa Mandarin, dengan lebih banyak pembicara daripada bahasa lainnya di dunia. Versi standar Mandarin yang didasarkan pada dialek Beijing, dikenal sebagai Putonghua, diajarkan di sekolah dan digunakan sebagai bahasa resmi di seluruh negara.
Revolusi Komunis di negara ini sejak tahun 1949 meninggalkan kesan yang besar yaitu hampir 59% penduduknya (lebih kurang 767 juta orang) menjadi Ateis atau tidak percaya Tuhan. Namun lebih kurang 33% dari mereka percaya kepada kepercayaan tradisi atau gabungan kepercayaan Buddha dan Taoisme. Penganut agama terbesar di negara ini ialah Buddha Mahayana yang berjumlah 100 juta orang. Di samping itu, Buddha Theravada dan Buddha Tibet
juga diamalkan oleh golongan minoritas etnis di perbatasan barat laut
negara ini. Selain itu diperkirakan terdapat 18 juta penduduk Islam (kebanyakan Sunni) dan 14 juta Kristen (4 juta Katolik dan 10 juta Protestan) di negara ini.[butuh rujukan]
Negara ini telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Dalam usaha membatasi perkembangan populasinya, RRT telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas non-Han dikecualikan) menjadi 1 anak
dan keluarga di pedalaman boleh memiliki 2 anak, ketika yang pertama
wanita. Karena lelaki dianggap lebih bernilai ekonomis di daerah
pedesaan, muncullah insiden tinggi mengenai aborsi selektif jenis kelamin dan penolakan anak
di daerah pedesaan buat memastikan bahwa anak kedua ialah lelaki. Dasar
ini hanyalah untuk penduduk mayoritas bangsa Han. Terdapat banyak rumah
anak yatim untuk anak-anak telantar ini, akan tetapi hanya 2% saja yang
dijadikan anak angkat oleh orang lain. Yang selebihnya pula besar di
rumah anak yatim itu. RRT telah mengintitusikan program pengambilan anak
angkat internasional, di mana penduduk negara lain datang untuk
mengangkat mereka, tetapi program ini metampakkan hasil yang tidak
memuaskan.
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok
Komentar
Posting Komentar